Klik kabar - Jakarta, 27 Juli 2025

Siapa sangka film animasi buatan Indonesia bisa bikin Disney deg-degan? Yup, Jumbo, film garapan Visinema Pictures, resmi jadi film animasi terlaris sepanjang masa di Indonesia! Lebih dari 9,6 juta penonton membanjiri bioskop dalam waktu kurang dari satu bulan.

Tak cuma itu, Jumbo juga sukses meraup pendapatan fantastis: lebih dari Rp300 miliar, bahkan mengalahkan film-film internasional yang biasanya mendominasi layar lebar tanah air.

Film ini bercerita tentang Don, seorang anak dari desa yang bercita-cita jadi penari. Walau sering dibully karena ukuran tubuh dan mimpinya yang dianggap mustahil, Don tak menyerah. Dengan tekad dan dukungan teman-temannya, ia membuktikan bahwa mimpi bisa diraih siapa pun, dari mana pun.

Kesuksesan lokal membuat Jumbo dilirik pasar internasional. Film ini dijadwalkan tayang di 17 negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Australia mulai Agustus 2025.

"Kami ingin buktikan bahwa Indonesia bisa buat animasi kelas dunia, dan kisah Jumbo adalah representasi semangat anak bangsa yang nggak gampang nyerah," ujar Angga Dwimas Sasongko, produser eksekutif film ini.

Dengan investasi yang tepat dan SDM kreatif, Indonesia berpotensi menjadi pusat animasi Asia Tenggara.

Ayo tonton Jumbo

 Klik Kabar -Jakarta, 27 Juli 2025

Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini bukan lagi sekadar teknologi masa depan. Di Indonesia, AI telah mulai digunakan di berbagai sektor, dari transportasi, pendidikan, hingga media sosial. Namun, seiring dengan kemajuan tersebut, muncul pula sejumlah masalah yang tidak bisa diabaikan.

Ketika AI Menjadi Pedang Bermata Dua

AI memang membantu pekerjaan manusia jadi lebih cepat dan praktis. Tapi di sisi lain, laporan terbaru menunjukkan bahwa ada banyak insiden yang muncul akibat penggunaan AI yang kurang etis atau salah sasaran.

Laporan dari organisasi EngageMedia mencatat 29 kasus insiden AI di Indonesia sejak tahun 2022. Kasus-kasus tersebut meliputi:

1. Deepfake atau rekayasa wajah untuk membuat konten tak senonoh,
2. Kesalahan sistem tilang elektronik (E-TLE) karena pelat nomor palsu,
3. Pelanggaran hak cipta penulis, karena tulisan mereka dipakai melatih AI tanpa izin.

Deepfake: Meresahkan dan Merusak Reputasi

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah penyebaran konten deepfake—video atau foto palsu hasil rekayasa AI dengan wajah orang lain, biasanya digunakan untuk konten vulgar. Bahkan beberapa korban diketahui masih di bawah umur. Hal ini tentu sangat merugikan dan bisa menghancurkan reputasi seseorang hanya dalam hitungan menit.

AI dan Sistem Tilang Elektronik

AI juga digunakan dalam sistem tilang elektronik. Sayangnya, sistem ini kadang tidak akurat. Ada pengendara yang kena denda padahal bukan mereka yang melanggar, karena pelat nomor kendaraan mereka ditiru orang lain. AI tidak bisa membedakan wajah atau warna kendaraan dengan tepat dalam beberapa kasus.

Di Mana Perlindungan Hukum?

Hingga kini, Indonesia belum memiliki regulasi yang kuat terkait pelaporan insiden AI. Tidak ada mekanisme khusus yang memungkinkan korban melaporkan dampak buruk dari teknologi ini. Padahal, negara lain seperti negara-negara di Eropa sudah mulai menetapkan etika dan batasan penggunaan AI untuk melindungi masyarakat.

AI Butuh Etika, Bukan Hanya Kecanggihan

Teknologi akan terus berkembang, tetapi masyarakat juga perlu dilindungi. Pemerintah, pengembang teknologi, dan masyarakat umum harus bersama-sama memastikan bahwa AI digunakan secara aman, etis, dan manusiawi.

💬 Apa Tanggapanmu?

Apakah kamu pernah merasa dirugikan oleh sistem digital atau teknologi AI? Atau justru merasa terbantu? Yuk, bagikan pengalamanmu di kolom komentar dan jadilah bagian dari masyarakat digital yang lebih bijak!

 Klik Kabar | 27 Juli 2025

Timnas Indonesia U-23

Tim Nasional Indonesia U‑23 berhasil melaju ke final Piala AFF U‑23 2025 usai tampil impresif sepanjang turnamen. Kemenangan atas lawan-lawannya membuat publik semakin menaruh harapan tinggi pada pasukan muda Garuda.

Laga final akan digelar pada Selasa, 29 Juli 2025, di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), menghadapi rival kuat: Timnas Vietnam U‑23. Antusiasme masyarakat pun makin terasa, baik di media sosial maupun di berbagai komunitas pecinta sepak bola.

Selama perjalanan menuju final, Timnas U‑23 hanya kebobolan satu gol sebuah catatan yang menunjukkan ketangguhan lini belakang dan kekompakan tim. Dukungan terhadap pelatih dan strategi permainan pun mengalir deras dari para penggemar.

“Permainan anak-anak muda ini luar biasa. Semangat juangnya tinggi. Kami semua bangga,” ujar Andi, suporter asal Bekasi yang berencana hadir langsung di GBK.

Pertemuan dengan Vietnam menjadi laga yang ditunggu-tunggu. Kedua tim memiliki sejarah rivalitas yang cukup panjang di level ASEAN. Tak sedikit warganet menyebut laga ini sebagai “final ideal”.

Tim Vietnam dikenal sebagai lawan yang terorganisir, cepat, dan penuh pengalaman. Namun, banyak pihak yakin dengan semangat juang tinggi dan dukungan penuh dari suporter, Garuda Muda mampu menciptakan kejutan.

Penjualan tiket final dilaporkan meningkat pesat hanya beberapa jam setelah pengumuman laga final. Banyak penonton dari berbagai daerah seperti Bandung, Surabaya, hingga Makassar menyatakan siap datang langsung ke stadion.

“Sudah lama stadion tidak seramai ini. Final nanti harus jadi momen kemenangan Indonesia,” kata Lestari, penggemar sepak bola wanita dari Semarang.

🔥 Harapan Tinggi, Dukungan Tak Terbendung

Tagar #GarudaMudaFinal dan #IndonesiaJuara telah ramai di media sosial. Dukungan dari publik, tokoh nasional, hingga mantan pemain timnas terus mengalir.

Banyak yang berharap keberhasilan di Piala AFF ini bisa menjadi batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar di level Asia dan dunia.

Final Piala AFF U‑23 bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebanggaan, harapan, dan semangat persatuan. Mari kita dukung penuh Timnas Garuda Muda dalam laga puncak ini — demi Merah Putih berkibar semakin tinggi!

 Klik Kabar ( di kutip dari reuters.com ) - Jakarta, 27 Juli 2025

Pemerintah Indonesia kembali membuat gebrakan dengan melibatkan militer (TNI) dalam proyek penyediaan obat murah bagi masyarakat. Program yang dipimpin langsung oleh Kementerian Pertahanan ini menargetkan produksi jutaan tablet dan obat generik dengan harga hingga 50% lebih murah dari harga pasar.

Namun, langkah ini justru memicu kekhawatiran serius dari kalangan masyarakat sipil, aktivis, dan pakar demokrasi. Banyak pihak mempertanyakan: Apakah militer seharusnya terlibat dalam urusan sipil seperti distribusi obat?

💊 Apa Itu Program Obat Murah oleh Militer?

Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan laboratorium militer untuk memproduksi obat-obatan, seperti paracetamol, antibiotik, dan vitamin, yang akan didistribusikan melalui lebih dari 80.000 koperasi dan jaringan distribusi negara.

Program ini diklaim sebagai langkah untuk:

• Menekan harga obat yang dinilai terlalu tinggi.
• Memutus rantai mafia farmasi.
• Meningkatkan akses obat bagi masyarakat miskin.

"Ini adalah bentuk pengabdian TNI untuk rakyat, dan bagian dari ketahanan nasional di bidang kesehatan," kata Juru Bicara Kemhan, Kolonel Asep Wibowo.

Di balik niat baik tersebut, banyak pihak merasa cemas akan kembalinya “dwifungsi ABRI” yang dulu pernah menjadi sorotan dalam sejarah politik Indonesia. Dalam sistem demokrasi, militer umumnya tidak diberi kewenangan untuk terlibat langsung dalam urusan sipil dan ekonomi.

Menurut pakar hukum tata negara, Prof. Zainal Arifin, program ini berisiko membuka jalan intervensi militer dalam sektor-sektor lain yang seharusnya dikelola sipil.

“Bukan soal murahnya obat, tapi soal prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Kita tidak bisa membiarkan militer masuk ke semua lini, meski dengan alasan efisiensi,” jelasnya.

🎯 Pro dan Kontra di Tengah Publik

Pro :

1. Harga obat jadi lebih terjangkau
2. Pemerataan distribusi sampai pelosok
3. Respons cepat terhadap krisis kesehatan

Kontra :

1. Pelanggaran batas militer dan sipil
2. Mengaburkan fungsi militer dalam konstitusi
3. Bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik

Beberapa organisasi seperti KontraS dan Imparsial menyatakan keberatan atas proyek ini. Mereka meminta DPR dan Presiden meninjau ulang keterlibatan militer dalam urusan ekonomi rakyat.

"TNI seharusnya fokus pada pertahanan negara, bukan memproduksi dan menjual obat," tegas Imelda Ratu, peneliti dari Imparsial.

Program obat murah oleh militer memang terlihat menjanjikan dari sisi harga dan distribusi, namun menyimpan risiko besar bagi sistem demokrasi Indonesia. Di tengah upaya memperbaiki pelayanan publik, keterlibatan militer harus tetap diawasi ketat agar tidak melampaui batas peran konstitusionalnya.

Pertanyaannya kini: apakah rakyat harus memilih antara obat murah dan demokrasi? Atau bisakah keduanya berjalan seimbang?

Jika Anda seorang tenaga kesehatan, anggota koperasi, atau warga yang terdampak program ini, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Suara Anda penting!

sumber : https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/indonesian-militarys-new-pharma-role-sparks-fears-expanded-powers-2025-07-23/?utm_source=chatgpt.com

Klik Kabar - Jakarta, 27 Juli 2025

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Mulai tahun 2026, guru honorer yang ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak perlu lagi mengikuti seleksi PPPK. Sebagai gantinya, pengangkatan guru akan dilakukan melalui jalur Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud, Nunuk Suryani, dalam konferensi pers nasional.

“Mulai tahun depan, guru yang telah menyelesaikan PPG akan langsung diangkat menjadi ASN. Tidak perlu ikut tes PPPK seperti sebelumnya,” jelas Nunuk di Gedung Kemendikbud, Jakarta (26/7).

Program PPPK yang selama ini menjadi jalur utama bagi guru honorer untuk menjadi ASN dinilai penuh tantangan. Mulai dari terbatasnya formasi, persaingan skor, hingga ketidakpastian penempatan membuat banyak guru honorer terjebak dalam status yang tidak pasti.

Pemerintah pun akhirnya mengambil langkah strategis: mengintegrasikan proses rekrutmen guru ASN langsung lewat lulusan PPG.

Berikut skema yang akan diberlakukan mulai tahun 2026:

• Guru wajib mengikuti dan lulus PPG terlebih dahulu.
• Setelah lulus, nama mereka akan masuk database nasional guru ASN.
• Penempatan ASN akan dilakukan tanpa tes tambahan, tapi tetap melalui proses administrasi oleh BKN dan Kemendikbud.
• Formasi guru tetap menyesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kemampuan APBD.

Bagi banyak guru honorer, kabar ini terasa seperti harapan baru. Mereka yang sebelumnya gagal seleksi PPPK kini memiliki jalur lain yang lebih menjanjikan.

“Saya sudah dua kali ikut PPPK tapi gagal karena nilai saya kalah tipis. Kalau bisa lewat PPG dan langsung diangkat, tentu ini kabar baik untuk kami,” ujar Siti Maemunah, guru honorer SD di Karawang.

Namun tak sedikit juga guru yang khawatir, karena untuk bisa mengikuti PPG, dibutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Pemerintah sendiri menyatakan akan menambah kuota beasiswa PPG bagi guru honorer berpengalaman.

Kemendikbud menegaskan bahwa tidak semua guru honorer akan langsung jadi ASN tanpa proses. Hanya yang telah menempuh dan lulus PPG sesuai standar nasional yang akan masuk ke dalam skema pengangkatan ini.

“Tujuannya adalah menjamin kompetensi dan kualitas guru kita. Ini bukan jalur pintas, tapi jalur pasti,” tambah Nunuk.

Mulai tahun 2026, seleksi PPPK untuk guru akan dihentikan, digantikan dengan skema rekrutmen melalui PPG. Ini adalah perubahan besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Para guru honorer diharapkan segera mempersiapkan diri, terutama dengan mendaftar PPG, karena masa depan status ASN kini bergantung pada jalur ini.

💬 Bagaimana Tanggapan Anda?

Apakah Anda seorang guru honorer? Bagikan pendapat dan pengalaman Anda soal PPPK dan PPG di kolom komentar!

Klik kabar - Jakarta, 27 Juli 2025

Pemerintah resmi mengumumkan bahwa skema rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer akan berakhir pada tahun 2025. Mulai tahun 2026, pengangkatan guru menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilakukan secara langsung melalui jalur Pendidikan Profesi Guru (PPG) tanpa tes seleksi PPPK.

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Nunuk Suryani, yang menegaskan bahwa sistem baru ini lebih efisien dan memberikan kepastian karier bagi guru honorer yang telah menyelesaikan PPG.

"Mulai tahun depan, guru yang telah lulus PPG akan langsung diangkat menjadi ASN. Tidak perlu lagi mengikuti seleksi PPPK," ujar Nunuk dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/7).

PPPK selama ini menjadi harapan utama bagi jutaan guru honorer di Indonesia untuk bisa menjadi ASN. Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan formasi, ketimpangan daerah, hingga sistem penggajian yang belum stabil membuat program ini dinilai kurang optimal.

Pemerintah menilai bahwa integrasi PPG sebagai syarat utama ASN akan memberikan standar kompetensi yang lebih terukur dan mempermudah perencanaan tenaga pendidik nasional.

• Mulai 2026, rekrutmen guru ASN akan mengikuti alur berikut:
• Guru wajib mengikuti dan lulus PPG (Pendidikan Profesi Guru).
• Lulusan PPG otomatis masuk basis data ASN, tanpa harus ikut seleksi PPPK.
• Pengangkatan akan dilakukan bertahap, menyesuaikan kebutuhan formasi daerah dan anggaran negara.

Kebijakan ini disambut pro dan kontra. Sebagian guru honorer yang belum mengikuti PPG merasa cemas karena harus menempuh jalur tambahan untuk menjadi ASN. Namun di sisi lain, sistem ini dianggap lebih adil karena memberi peluang pengangkatan tanpa "perlombaan skor tes" seperti di PPPK.

Wati Rahma (37), guru honorer di Bekasi, menyambut baik kabar ini:

"Selama ini ikut tes PPPK sudah dua kali tapi belum lulus. Kalau bisa lewat PPG saja dan langsung diangkat, kami jadi punya harapan baru."

Dengan dihapusnya PPPK dan diberlakukannya jalur PPG mulai tahun depan, guru honorer diimbau segera mempersiapkan diri mengikuti pendidikan profesi. Pemerintah juga diharapkan memperluas akses dan beasiswa PPG bagi guru yang sudah lama mengabdi.

Langkah ini menjadi babak baru dalam sejarah pengangkatan guru di Indonesia. Sebuah harapan baru sekaligus tantangan besar untuk menjamin kualitas pendidikan nasional yang lebih baik.

Klik Kabar - Jakarta, 27 Juli 2025

Rencana kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat terkait pertukaran data pribadi menuai perhatian publik. Banyak pihak mempertanyakan urgensi dan keamanan dari kebijakan ini. Apakah kerja sama ini akan melindungi kepentingan nasional, atau justru mengancam privasi warga?

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat keamanan siber dan pertukaran informasi lintas negara. Namun, hingga kini belum ada penjelasan rinci tentang jenis data apa saja yang akan dibagikan dan bagaimana data tersebut akan dikelola.

“Publik perlu diberi penjelasan terbuka. Jangan sampai ada kesan bahwa data pribadi bisa dipindahkan begitu saja ke pihak asing,” ujar Rina Dewi, pakar keamanan digital dari Universitas Indonesia, Sabtu (26/7).

Sejumlah organisasi masyarakat sipil juga menyuarakan keprihatinan. Mereka menilai langkah ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru disahkan tahun lalu.

Sementara itu, sebagian pihak di pemerintah menilai bahwa kerja sama ini penting dalam konteks global saat ini. “Kerja sama internasional di bidang data sangat penting untuk mencegah kejahatan siber lintas negara,” kata Juru Bicara Kominfo.

Meski demikian, masyarakat berharap pemerintah tidak terburu-buru dan tetap mengedepankan prinsip keterbukaan dan perlindungan hak warga negara.

Apakah ini langkah maju dalam keamanan digital, atau justru potensi ancaman terhadap privasi? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti: transparansi adalah kunci agar publik merasa aman.